Diskriminasi pada Anak Penderita HIV Terjadi Lagi. Diskriminasi terhadap anak penderita HIV kembali terjadi. Kali ini menyasar pada 14 siswa salah satu sekolah dasar (SD) di kota Solo, Jawa Tengah. Mereka ditolak untuk bersekolah di tempat mereka tinggal. Terkait kasus penolakan 14 anak dengan HIV di salah satu SD di Kota Solo, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong pemerintah, Pemerintah Kota Solo, dan masyarakat untuk melindungi serta memenuhi hak-hak dasar anak korban penderita HIV tersebut sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Ia melanjutkan, mengeluarkan anak dengan HIV dari sekolah merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang akan berdampak berat pada psikologis, dan berdampak pada menurunnya kondisi kesehatan anak-anak tersebut.
Pihaknya juga mendorong dan meminta negara harus hadir dan segera memenuhi hak atas pendidikan anak-anak dengan HIV/AIDS. Mereka seharusnya dapat bersekolah di tempat yang mereka ingin, yaitu sekolah formal.
DISKRIMINASI PADA ANAK PENDERITA HIV YANG AKAN BERPOTENSI MEMBUAT ANAK MENJADI TERTEKAN SECARA PSIKOLOGIS
Mereka itu ingin bergaul, bersosialisasi, bermain, mengembangkan potensi dirinya dan berprestasi seperti anak-anak lainnya di masa pertumbuhannya," ungkap dia. Retno juga menyesalkan status kesehatan ke-14 anak tersebut terbuka ke publik sehingga memunculkan stigma negatif pada anak-anak tersebut, yang akan berpotensi membuat anak menjadi tertekan secara psikologis, menutup diri dan mengganggu tumbuh kembangnya.
Seharusnya ada sanksi terhadap para pelaku yang membuka ke publik status kesehatan seorang anak. Mengingat potensi kasus serupa, lanjut Retno, maka KPAI mendorong pemerintah pusat (Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenag) bekerja sama dalam mensosialisasikan bahwa penyakit HIV/AIDS tidak menular karena kontak fisik, namun penularannya sangat spesifik. Sasarannya ke guru, siswa dan orangtua siswa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar